Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tugas Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945

Tugas Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945 – Selamat malam semuanya kali ini kita akan membahas mengenai MK atau mahkamah konstitusi, mungkin dari kita semua sudah sering mendengar mahkamah konstitusi namun kebanyakan dari kita tidak tau fungsi serta wewenang yang dijalankannya.

Tugas Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945
Tugas Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sedangkan peranya sendiri sangatlah penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga Negara yang sering berbenturan untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim MK perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi untuk memberikan wawasan pertimbangan bagi MK.

Tugas Serta Wewenang Mahkamah Konstitusi

Wewenang dan tugas mahkamah konstitusi telah diatur sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2 :

  • Memutuskan sengketa pendapat

Mengenai hal sengketa dalam segala hal kewenangan lembaga konstitusi Negara adalah adanya perbedaan pendapat atau pemikiran yang di sertai persengketaan lainnya terhadap kewenanga setiap lembaga Negara itu, hal ini bisa terjadi mengingat sistem hubungan satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang artinya sederajat namun saling mengendalikan satu dengan lainnya, maka dari hal itu bisa saja timbulnya sebuah perselisihan, mahkamah konstitusi dalam hal ini, akan menjadi hakim yang seadil – adilnya, dan kewenangan ini juga telah diatur dalam pasal 61 – 67 no 24 Th 2004.

  • Memutuskan pembubaran partai politik

Kebebasan dalam mendirikan sebuah partai politik adalah sebuah cerminan dari kebebasan manfaat organisasi dalam masyarakat dan bernegara untuk berserikat yang dijamin dalam pasal 28 ayat 3 UUD 1945, oleh karena itu pembubaran sebuah partai politik bukan oleh anggota parpol yang bersangkutan merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstutional.

  • Menguji UU terhadap UUD 1945

Kewenangan lainnya yang harus dijalankan oleh mahkamah konstitusi dan tak kalah penting adalah kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusi undang-undang, pengujian terhadap UU dilaksanakan dengan landasan UUD 1945, pengujian dilakukan dengan 2 cara yaitu materil atau formil.

  • Memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden.

Memutuskan segala permasalah sengketa penuntutan pertanggung jawaban dari presiden atau wakil presiden dalam istilah resmi UUD 1945 diberikan sebagai kewajiban MK untuk memutuskan pendapat dari DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum Negara, seperti penghianatan pada Negara, tindakan korupsi, dan lain sebagainya.

  • Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan

Apabila timbul perselihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum dan permasalahan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan melalui proses peradilan di mahkamah konstitusi.

Baca Juga :

Nah itu saja yang dapat di sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan membantu, jangan lupa untuk mengshare artikel ini, sekian dan terimakasih.

About the Author: admin

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!