Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Asal Usul Konferensi Meja Bundar

Asal Usul Konferensi Meja BundarKonferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili bermacam-macam negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Sebelum adanya konferensi ini, sudah ada tiga perjanjian antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk memberikan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Usaha untuk mengagalkan kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan.

Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati dan perjanjian Renville.

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diadakan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.

Menyusul Perjanjian Roem-Royen pada 6 Juli, yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Mohammad Roemmengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan.

Pemerintah Indonesia, yang diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli–2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju tentang prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag.

Hasil

Konferensi secara resmi diakhiri di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut:

  1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland.
  3. Kedaulatan akan diberikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949

Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan.

Keterangan tambahan mengenai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

  • Serah terima kedaulatan wilayah Hindia Belanda dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar seluruh bekas daerah jajahan Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
  • Terbentuknya sebuah sekutu Belanda-Indonesia, dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara
  • Ambil alih utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Parlemen Belanda mempertimbangkan kesepakatan itu. Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasi pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan.

Terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan pindah pada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

About the Author: admin

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!